Pontianak (Suara Pontianak) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mulai merealisasikan program unggulan Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan alternatif yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa kembali mengenyam pendidikan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat meninjau rumah keluarga calon siswa Sekolah Rakyat.SUARAPONTIANAK/SK
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, bersama Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, serta jajaran Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS), melakukan kunjungan ke rumah calon peserta program di Gang Pajajaran V, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Selasa (29/7/2025). Dua anak yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah Maula Raifa (7 tahun) dan Winsen Halim (14 tahun), putra-putri pasangan Davidi dan Julia Margareta.
“Pagi ini saya meninjau langsung kondisi keluarga di sini. Anaknya akan kita bantu untuk bisa kembali bersekolah melalui Sekolah Rakyat. Intinya, tidak boleh ada lagi anak putus sekolah di Kota Pontianak,” tegas Edi Kamtono usai pertemuan.
Tidak hanya menjamin akses pendidikan, Pemkot Pontianak juga akan melakukan bedah rumah terhadap tempat tinggal keluarga Davidi yang dinilai tidak layak huni. Edi menyebut, kondisi sanitasi keluarga tersebut sangat memprihatinkan.
“Rumahnya juga akan kita bedah. Harapan saya, ke depan tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kota Pontianak,” ujarnya.
Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan holistik Pemerintah Kota dalam upaya pengentasan kemiskinan, bukan hanya melalui pendidikan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Pemkot juga akan memberikan pelatihan keterampilan bagi orang tua anak, agar lebih produktif dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Davidi, sang kepala keluarga, memiliki keterampilan memperbaiki alat elektronik meskipun kini tengah menderita stroke ringan yang membatasi fungsi tangan kirinya.
“Kami akan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan agar Pak Davidi mendapat layanan rehabilitasi seperti fisioterapi, selain pengobatan rutin,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati.
Trisnawati menjelaskan bahwa kedua anak tersebut termasuk dalam kategori masyarakat miskin berdasarkan data Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Namun, verifikasi langsung di lapangan tetap menjadi faktor penting.
“Jika ditemukan warga yang sangat membutuhkan meski belum terdata, akan kita verifikasi agar bisa diikutkan ke dalam program Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Wali Kota Edi menambahkan, saat ini telah terdata sebanyak 12 anak di Kota Pontianak yang masuk sebagai calon peserta Sekolah Rakyat. Ia mendorong peran aktif RT, RW, dan warga untuk melaporkan anak-anak yang putus sekolah agar segera tertangani.
“Kita harapkan seluruh elemen masyarakat ikut berperan. Bila ada warga yang membutuhkan bantuan, tolong disampaikan ke pemerintah agar cepat ditangani,” tutupnya.
Program Sekolah Rakyat menjadi angin segar di tengah tantangan sosial yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berharap, langkah ini mampu membuka jalan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Kalbar yang selama ini tertinggal akses pendidikan.[SK]
