PWI Tegas Tolak Kriminalisasi Wartawan, Serukan Penegakan Etika Pers Lewat Dewan Pers

 

Ketua Umum PWI Pusat masa tugas 2023-2028 Hendry Ch Bangun saat memberikan sambutan setelah terpilih sebagai ketua umum pada Kongres XXV PWI di Bandung, Jawa Barat (27/9/2023).SUARAPONTIANAK/SK

Jakarta (Suara Pontianak) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, menyatakan sikap resmi menyusul penangkapan Direktur Pemberitaan JAKTV oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi. Dalam pernyataannya, Hendry menegaskan bahwa PWI mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, namun secara tegas menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap wartawan melalui karya jurnalistik.

“PWI tidak mentolerir korupsi dalam bentuk apa pun. Kami mendukung langkah Kejaksaan dalam pengusutan kasus korupsi tata niaga timah dan gula. Tapi produk jurnalistik tidak boleh dijadikan dasar pidana,” tegas Hendry dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Senin (22/4/2025).

Hendry mengingatkan bahwa karya jurnalistik adalah produk etika yang memiliki mekanisme pengawasan tersendiri. Jika ada keberatan terhadap isi berita, mekanisme yang benar adalah hak jawab atau pengaduan ke Dewan Pers, bukan proses pidana langsung oleh aparat penegak hukum.

“Berita adalah produk etik. Jika ada yang merasa dirugikan, jalurnya adalah hak jawab dan penilaian dari Dewan Pers. Bukan langsung ditarik ke ranah hukum pidana,” ujarnya.

Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers dan mengatur bahwa penilaian atas dugaan pelanggaran jurnalistik hanya boleh dilakukan oleh Dewan Pers.

Terkait isu dana yang mengalir ke rekening pribadi oknum wartawan, Hendry meminta publik untuk tidak terburu-buru membuat kesimpulan pidana.

“Jika ada dana masuk, perlu diklarifikasi secara internal. Jika memang ada indikasi pelanggaran etik atau suap, biar Dewan Pers yang menentukan, bukan aparat hukum langsung,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya membedakan antara dugaan pelanggaran pribadi dengan fungsi jurnalisme secara institusional. “Kritik dalam berita bukan obstruction of justice. Itu bagian dari kontrol sosial yang justru dijamin dalam demokrasi,” tambahnya.

Hendry mengajak semua pihak, khususnya Kejaksaan Agung, untuk menghormati kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar penting demokrasi. Ia mengingatkan bahwa ada MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum, yang mewajibkan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menindak wartawan atau media.

“Kalau kriminalisasi ini terus terjadi, kita membuka preseden buruk. Wartawan bisa dikriminalkan hanya karena tulisannya tidak sejalan dengan kepentingan tertentu,” tandas Hendry.

Sebagai penutup, Hendry mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Sekretariat PWI: “Pers adalah pilar penting demokrasi yang harus dijaga, bukan dibungkam.”[SK]