![]() |
Anggota DPR RI Yessy Melania saat menghadiri rapat dengar bersama KKP RI, Kamis (1/4/2021). |
Melawi (Suara Kalbar)- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi IV melakukan Rapat Dengar Pendapat tentang tata kelola kelembagaan, pembinaan, dan pengendaliam mutu serta ketelusuran; Monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing, serta aktivitas ekspor-impor produk kelautan.
Yessy Melania,Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem dapil Kalimantan Barat II yang menghadiri rapat dengar pendapat bersama KKP RI mewakili Fraksi NasDem, Kamis (1/4/2021) Ruang Rapat Komisi IV, Komplek DPR RI Senayan,.
Yessy yang baru saja pulang dari Kunjungan Kedaerah Pemilihan Kalimantan Barat II, menerima banyak aspirasi dari para pelaku UMKM produk perikanan dan masyarakat Kalimantan Barat II terkait pelindungan ikan belida.
Ikan belida sendiri merupakan bahan utama masyarakat kalimantan barat khususnya masyarakat Kapuas Hulu dalam membuat Kerupuk Basah/temet.
Masyarakat dan Pelaku UMKM Kerupuk Basah/temet menjerit dan takut atas pelarangan dan pelindungan ikan belida. KKP dalam Berbagai kesempatan menyampaikan bahwa pelindungan ikan belida penting karena setelah diteliti oleh balai riset KKP sudah terganggu habitatnya, dan ketersediannya dialam semakin terancam.
Sehingga perlu dilakukan perlindungan penuh terhadap ikan belida endemik Kalimantan Barat sesuai Kepmen 1 Tahun 2021 tentang jenis ikan dilindungi yang berlaku pada 4 Januari 2021.
Yessy dalam kesempatan RDP Bersama KKP pagi ini, memberikan pandangannya terkait Pengembangan dan Memajukan Produk Perikanan dan Kelautan Kalimantan Barat.
Pertama,Yessy Melania mendorong KKP, mengkaji Kepmen 1 Tahun 2021 terkait jenis ikan dilindungi. Yessy meminta KKP melakukan kajian terkait Ikan Belida dari Kepmen 1 Tahun 2021 atas dasar kearifan lokal serta menyiapkan langkah-langkah strategis dalam upaya pembudidayaannya agar ikan belida dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
UMKM Produk Hasil Perikanan di Wilayah Kalimantan Barat II yang masih banyak bergantung dari bahan utama ikan belida berupa Krupuk Basah/temet. Keresahan dan Aspirasi dari rakyat kiranya bisa ditangkap oleh KKP sehingga merespon dengan melakukan kajian ikan belida dari Kepmen diikuti langkah-langkah strategis seperti budidaya dan restoking.
Yessy mendorong KKP untuk melakukan langkah-langkah strategis sebagai solusi untuk mejaga populasi ikan belida, seperti meningkatkan Budidaya, restoking di habitat aslinya, dan mendukung penelitian terkait ikan belida.
Yessy juga meminta KKP melakukan sosialisasi ke masyarakat Kapuas Hulu dan turun ke lapangan agar berjumpa dengan masyarakat dan pelaku UMKM.
Kedua, Yessy menilai dalam melakukan pengembangan potensi perikanan perairan umum darat di Wilayah Kalimantan Barat yang minim wilayah laut namun sangat besar potensi perairan umum daratnya seperti sungai, serta perikanan lokal atau endemik yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti arwana, semah, jelawat, belida dan lain sebagainya.
Yessy meminta komitmen KKP mengembangkan potensi perairan umum darat di wilayah Kalimantan Barat dengan Mendirikan Balai Budidaya Perikanan Air Tawar di Kalimantan Barat.
Sebab yessy, mencontohkan selama ini pengembangan produk kelautan dan perikanan khusunya air tawar masih menginduk di BPBAT Mandiangin KalSel. Yessy membeberkan jalan darat KalSel ke KalBar itu memerlukan waktu 35-37 jam jalan darat, bayangkan saja untuk orang saja sudah akan lelah apalagi makhluk hidup seperti ikan.
Pasti dan dari pengalaman yang sudah-sudah hampir 50% benih/bibit ikan mati yang dikirim dari Kalsel jika sampai Kalbar. Tentu ini perlu perhatian dan Kebijakan kedepan.
Untuk itu sekali lagi yessy meminta KKP memprioritaskan pembangunan BPBAT di wilayah Kalimantan Barat sebagai dukungan KKP terhadap pengembangan produk kelautan dan perikanan, serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat agar potensi perairan umum darat dapat dikembangkan dan optimal.
Ketiga, Yessy meminta dan mendorong KKP RI, agar memberikan perhatian terhadap pengembangan budidaya perikanan air tawar untuk wilayah yang tidak ada laut. Dukungan ini harus dituangkan dalam kebijakan dan program strategis KKP RI kedepan.
Pengembangan ini penting menurut yessy sebagai upaya mendukung Kedaulatan pangan, pemenuhan gizi, dan penurunan stunting serta peningkatan keterlusuran produk perikanan dan kelauatan RI.
KKP RI yang dipimpin oleh Sekjen KKP, Antam mengungkapkan bahwa semangat Bapak Ibu Anggota DPR RI Komisi IV sama dengan semangat KKP dan Jajaran dalam mengembangkan Kelautan dan Perikanan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia serta potensi Kelautan dan Perikanan dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Rapat RDP Komisi IV Bersama KKP dilakukan dengan tetap disiplin protokol kesehatan dengan pakai masker, jaga jarak, pembatasan peserta rapat dan pembatasan jam rapat.
Penulis : Rilis