![]() |
| Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik saat memberikan sambutan dan Diskusi sosialisme Islam di Pontianak, Minggu (15/11/2026). SUARAPONTIANAK/SK |
Diskusi tersebut membedah pemikiran HOS Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati tentang Sosialisme Islam serta relevansinya dengan persoalan sosial dan ekonomi kontemporer. Kegiatan ini menghadirkan dua Guru Besar, yakni Prof. Dr. Eddy Suratman dari Universitas Tanjungpura Pontianak dan Prof. Dr. Faisal Amin dari IAIN Pontianak.
Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik, mengatakan forum tersebut tidak sekadar menjadi ruang diskusi intelektual, tetapi juga wadah untuk menggali hubungan antara nilai-nilai Islam, keadilan sosial, dan dinamika pembangunan masyarakat.
“Forum diskusi ini diharapkan mampu melahirkan kesadaran keterpihakan dan langkah konkret dalam menjawab problematika sosial kemasyarakatan, termasuk ketimpangan ekonomi,” ujarnya.
Menurut Mulyadi, Sosialisme Islam merupakan perspektif perjuangan yang menempatkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi sebagai prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia menegaskan, politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga harus menjadi instrumen perjuangan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
“Jadi PKB Kalbar mengingatkan bahwa politik tidak hanya sebatas bicara kekuasaan, melainkan politik hadir menjadi instrumen perjuangan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Di sinilah pemikiran kedua tokoh didiskusikan dan relevansi dengan kebijakan pembangunan ekonomi di Kalbar,” katanya.
Dalam konteks Kalimantan Barat, Mulyadi turut menyoroti ketimpangan dan kesenjangan ekonomi antarkelompok maupun antarwilayah. Ia juga menilai akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masih belum merata.
Karena itu, menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah harus berjalan seiring dengan pemerataan manfaat pembangunan. Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan investasi maupun angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil.
“Pertumbuhan ekonomi daerah perlu berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat pembangunan. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui peningkatan investasi maupun angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mulyadi berharap forum akademis tersebut dapat menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran tokoh-tokoh intelektual Islam sebagai bahan refleksi dalam melihat berbagai persoalan pembangunan daerah.
Ia menekankan, diskusi tidak boleh berhenti pada kajian historis dan teoritis, tetapi perlu menghasilkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Diskusi diharapkan tidak berhenti pada kajian historis dan teoritis, tetapi mampu melahirkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tambah Mulyadi. [SK]
