![]() |
| Ketua Umum IPMKH Pontianak, Arya Wila Pamungkas. SUARAPONTIANAK/SK |
Ketua Umum IPMKH Pontianak, Arya Wila Pamungkas, menyoroti lambannya perkembangan perjuangan pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Ia menilai, aspirasi pemekaran tidak seharusnya terus menjadi wacana yang berulang dalam forum diskusi, momentum politik, maupun kegiatan seremonial tanpa disertai langkah konkret.
“Sudah terlalu lama masyarakat mendengar wacana tentang Kapuas Raya. Pertanyaannya, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Jangan sampai pemekaran hanya menjadi komoditas politik yang terus dijual setiap momentum tertentu, sementara progres dan kepastian perjuangannya tidak pernah benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Arya, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, perjuangan pembentukan Provinsi Kapuas Raya bukan sekadar upaya membentuk daerah otonomi baru (DOB), tetapi juga diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di wilayah timur Kalimantan Barat.
Pemekaran wilayah dinilai berpotensi memperpendek rentang kendali birokrasi, meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan, serta mendorong pemerataan pembangunan agar masyarakat di kawasan timur Kalimantan Barat dapat memperoleh akses pelayanan dan pembangunan yang lebih optimal.
Arya juga mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah, para legislator, dan seluruh pihak yang selama ini menyuarakan pembentukan Provinsi Kapuas Raya dalam mengawal proses tersebut.
“Jangan hanya lantang berbicara tentang Kapuas Raya ketika berada di hadapan masyarakat. Kami ingin melihat keberanian politik, kerja nyata, peta jalan perjuangan, dan keterbukaan informasi mengenai sejauh mana proses ini berjalan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa yang masih menjadi hambatan,” lanjutnya.
Ia menegaskan, perjuangan pembentukan provinsi baru harus didukung persiapan yang matang, baik dari aspek akademik, administratif, kemampuan fiskal, maupun kondisi sosial masyarakat. Seluruh persyaratan tersebut perlu diperhatikan agar pembentukan daerah otonomi baru memiliki landasan yang kuat dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Meski demikian, Arya mengingatkan agar persoalan persyaratan tidak menjadi alasan untuk terus menunda pembahasan dan persiapan pemekaran. Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka berbagai aspek yang belum terpenuhi beserta tahapan penyelesaiannya.
“Kalau memang Kapuas Raya dianggap belum memenuhi persyaratan, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Apa yang belum terpenuhi? Apa yang harus disiapkan? Siapa yang bertanggung jawab mengawal prosesnya? Jangan biarkan masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian. Kita membutuhkan transparansi, bukan sekadar narasi optimisme,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, IPMKH Pontianak berharap pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan penjelasan secara transparan mengenai perkembangan perjuangan pembentukan Provinsi Kapuas Raya, termasuk kendala yang dihadapi dan tahapan yang masih harus dipenuhi.
Arya menegaskan, masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat membutuhkan kepastian serta komitmen nyata dari seluruh pihak yang terlibat dalam perjuangan pemekaran.
Ia berharap aspirasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya tidak sekadar menjadi janji yang terus berulang, tetapi ditempatkan sebagai agenda pembangunan daerah yang diperjuangkan melalui langkah terukur, terbuka, dan bertanggung jawab. [SK]
