Pontianak (Suara Pontianak) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring, Rabu (16/9/2026).Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengikuti ratas tersebut didampingi Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat dan Danlanud Supadio. SUARAPONTIANAK/SK
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengikuti ratas tersebut bersama Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, dan Danlanud Supadio. Rapat juga diikuti Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, serta sejumlah gubernur dan Forkopimda dari berbagai daerah.
Dalam rapat tersebut, pemerintah mengevaluasi perkembangan penanganan bencana, termasuk karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BNPB melaporkan, luasan karhutla yang masih terbakar secara nasional mencapai sekitar 393,8 hektare dan tersebar di enam provinsi.
Penanganan dilakukan melalui operasi terpadu di darat dan udara. Namun, kawasan gambut masih menjadi salah satu tantangan utama karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali muncul setelah api di permukaan berhasil dipadamkan.
Kondisi tersebut membuat proses pemadaman tidak cukup hanya dengan menghilangkan api yang terlihat. Pendinginan, patroli, pemantauan, dan penanganan lanjutan perlu terus dilakukan untuk memastikan titik api tidak kembali muncul.
Ria Norsan mengatakan kondisi karhutla di Kalimantan Barat mulai menunjukkan perkembangan positif berkat kerja bersama seluruh unsur di lapangan. Meski demikian, ia menegaskan kewaspadaan tetap harus dijaga karena masih terdapat titik yang membutuhkan penanganan.
“Karhutla belum selesai. Memang sebagian besar sudah berhasil kita tangani, tetapi masih ada yang membutuhkan penanganan. Apalagi karakteristik lahan gambut membuat api berpotensi muncul kembali,” ujar Ria Norsan.
Ia menegaskan operasi darat dan udara, patroli, serta langkah pencegahan akan terus diperkuat hingga kondisi benar-benar aman.
Pemprov Kalbar bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan unsur terkait lainnya akan melanjutkan operasi darat untuk menangani titik api. Dukungan operasi udara melalui water bombing juga tetap dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.
Pemantauan wilayah turut ditingkatkan untuk mendeteksi sedini mungkin kemunculan titik api baru, terutama di kawasan yang memiliki potensi kebakaran tinggi.
Selain pemadaman, pemerintah juga terus mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan karena kondisi atmosfer relatif kering dan pertumbuhan awan hujan terbatas.
“OMC tetap kita dukung dan operasi udara juga terus berjalan sesuai kondisi di lapangan. Tetapi kondisi cuaca masih menjadi tantangan. Karena itu, sembari menunggu hujan alami membaik, penanganan di darat dan upaya pencegahan harus tetap berjalan,” katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi, penanganan karhutla secara masif dan berkelanjutan diperkirakan masih diperlukan setidaknya hingga awal November 2026. Fokusnya tidak hanya memadamkan api yang terlihat, tetapi memastikan tidak terjadi kebakaran susulan, khususnya pada kawasan gambut.
Dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam karhutla. Penelusuran diminta dilakukan secara menyeluruh terhadap korporasi maupun perorangan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah menilai upaya penanganan harus berjalan beriringan dengan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Pendampingan perlu diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan, termasuk melalui penyediaan peralatan dan penyuluhan agar aktivitas tersebut tidak menimbulkan kebakaran.
Kajian mengenai karakteristik lahan gambut juga dinilai perlu diperkuat dengan melibatkan para ahli dari dalam maupun luar negeri. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan pendekatan yang lebih tepat untuk menangani dan mencegah karhutla berulang.
Ria Norsan menegaskan Pemprov Kalbar akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.
“Yang kita lakukan bukan hanya memadamkan api, tetapi bagaimana api tidak muncul kembali. Karena itu, pencegahan, patroli, penegakan hukum dan edukasi masyarakat harus berjalan bersama,” tegasnya.
Menurut Ria Norsan, perlindungan masyarakat, kualitas udara, keselamatan penerbangan, dan kelestarian lingkungan menjadi perhatian utama dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
“Kita tidak boleh lengah. Seluruh kekuatan harus terus bergerak sampai karhutla benar-benar terkendali,” pungkasnya. [SK]
