Pontianak (Suara Pontianak) – Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian utama pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional setelah jumlah titik panas atau hotspot melonjak hingga 859 titik.Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan tren titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meningkat. Padahal, sebelumnya tren hotspot di enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla nasional sempat mengalami penurunan. Kondisi terbaru membuat Kalbar dan Kalteng kembali menjadi fokus utama pemerintah. SUARAPONTIANAK/SK
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan tren hotspot di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mengalami peningkatan setelah sebelumnya sempat menunjukkan penurunan di enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla nasional.
“Setelah kemarin semua 6 provinsi yang prioritas trennya turun, tetapi hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat. Artinya, prioritas utama sekarang ini secara nasional tetap Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” ujar Antoni seusai meninjau penanganan karhutla di Jambi, Rabu (2/9/2026).
Lonjakan tersebut membuat pemerintah pusat kembali memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait untuk menekan perkembangan kebakaran sekaligus mencegah meluasnya dampak karhutla.
Sebagai langkah lanjutan, Antoni mengatakan dirinya bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto akan bertolak ke Pontianak, Kalimantan Barat.
Keduanya dijadwalkan melakukan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan di daerah, termasuk Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar dan Pangdam.
Pertemuan tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi perkembangan karhutla sekaligus menyusun langkah mitigasi yang lebih efektif menghadapi peningkatan hotspot.
“Oleh karena itu besok, kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Pak Gubernur, kapolda, pangdam ya, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi,” jelas Antoni.
Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan penanganan tidak hanya berfokus pada titik panas berdasarkan pemantauan, tetapi juga pada fire spot yang telah melalui proses verifikasi.
“Dan memastikan kembali, mendorong kembali agar angka baik itu apa namanya hotspot maupun fire spot yang sudah diverifikasi dapat turun. Jadi dua itu ya yang masih jadi masalah,” tegasnya.
Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan dengan cut off 1 September 2026, Kalimantan Barat mencatat kenaikan hotspot paling signifikan dibandingkan sejumlah provinsi prioritas lainnya.
Jumlah hotspot di Kalbar meningkat tajam dari 273 titik menjadi 859 titik.
Sementara di Kalimantan Tengah, hotspot naik dari 253 titik menjadi 623 titik.
Kenaikan juga tercatat di sejumlah provinsi lain yang masuk dalam prioritas penanganan karhutla nasional. Sumatera Selatan, misalnya, mengalami peningkatan hotspot dari 20 titik menjadi 89 titik.
Kalimantan Selatan juga naik dari 22 titik menjadi 73 titik. Riau masih tercatat nol hotspot, sedangkan Jambi mengalami kenaikan dari sebelumnya nol menjadi empat titik hotspot.
Data tersebut menjadi perhatian pemerintah karena peningkatan hotspot dapat menjadi indikasi meningkatnya potensi kebakaran, terutama apabila didukung kondisi cuaca yang kering dan rawan.
Antoni mengingatkan penanganan karhutla masih membutuhkan kewaspadaan tinggi dan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah juga terus mencermati kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
Ia menyebut puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memperbesar kerawanan karhutla di sejumlah wilayah.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta tidak mengendurkan upaya pencegahan, meski sebelumnya tren hotspot sempat mengalami penurunan.
Koordinasi antarlembaga, pemantauan titik panas, deteksi dini serta respons cepat di lapangan dinilai menjadi bagian penting untuk mengendalikan kebakaran sebelum meluas.
Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan hotspot dan fire spot yang telah diverifikasi sebagai salah satu indikator keberhasilan penanganan karhutla secara nasional.
Dengan kembali meningkatnya hotspot di Kalbar dan Kalteng, kunjungan Menhut bersama Kepala BNPB ke Pontianak diharapkan dapat memperkuat langkah terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri dan seluruh unsur penanganan karhutla untuk menekan kebakaran serta melindungi masyarakat dari dampak kabut asap. [SK]
