Pontianak (Suara Pontianak) – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, mengusulkan agar rumah warga yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat dibangun kembali melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Percepatan Pembangunan Perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara daring dari Disaster Action Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (18/9/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Usulan tersebut disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Percepatan Pembangunan Perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara daring dari Disaster Action Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (18/9/2026).
Rakor tersebut membahas evaluasi perkembangan pembangunan perumahan sekaligus berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi geografis dan bencana yang berdampak terhadap distribusi logistik serta material pembangunan rumah.
Dalam pemaparannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebutkan program pembangunan rumah di Kalbar mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2026.
“Jadi Bapak Gubernur, berdasarkan data yang dihimpun, program rumah di Kalimantan Barat mengalami lonjakan drastis dari 3.096 unit pada tahun lalu menjadi 17.950 unit pada tahun 2026, atau mencatatkan kenaikan sebesar 480 persen. Angka ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah dengan persentase kenaikan tertinggi di Indonesia,” kata Maruarar.
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan satuan kerja, sebanyak 8.825 unit rumah telah menyelesaikan proses pencairan dana. Sementara secara nasional, progres fisik pembangunan rumah yang telah mencapai 100 persen tercatat sebanyak 1.408 unit atau sekitar 7,84 persen.
Meski mengalami peningkatan, percepatan pembangunan rumah di Kalbar masih menghadapi sejumlah kendala operasional. Salah satunya dipengaruhi situasi darurat akibat karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Kita sangat memahami kondisi yang ada di Kalbar saat ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah situasi darurat akibat bencana kebakaran hutan dan lahan yang berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi material bangunan,” ujar Maruarar.
Menurutnya, distribusi material yang sebelumnya dapat dilakukan melalui jalur sungai kini mengalami hambatan. Kondisi tersebut membuat pengiriman harus dialihkan menggunakan jalur darat yang membutuhkan tambahan waktu sekaligus biaya.
Situasi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kelancaran pembangunan rumah, khususnya di wilayah yang terdampak karhutla dan memiliki akses distribusi terbatas.
Meski menghadapi kendala geografis, cuaca, serta situasi bencana, Maruarar mengapresiasi jajaran balai, satuan kerja, dan pemerintah daerah yang tetap berupaya mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.
“Saya berikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran, baik di tingkat balai maupun pemerintah daerah, yang terus berupaya bahu-membahu melayani masyarakat di tengah keterbatasan,” katanya.
Melalui rakor tersebut, Kementerian PKP juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program perumahan nasional tetap berjalan sesuai sasaran, memenuhi standar mutu, serta dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
Sementara itu, usulan Ria Norsan terkait pembangunan kembali rumah warga yang terdampak karhutla melalui program BSPS diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam membantu masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. [SK]
