 |
| Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena dan Ketua Komisi IV DPRD Kalbar Mulyadi Tawik.SUARAPONTIANAK/SK |
Peninjauan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat Mulyadi Tawik, perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR, Dinas PUPR Sanggau, BPBD, serta anggota DPRD Kabupaten Sanggau.
Dalam tinjauan tersebut, Susana mengungkapkan bahwa sejumlah ruas jalan strategis nasional di wilayah Kabupaten Sanggau berada dalam kondisi memprihatinkan dan berisiko tinggi terhadap kecelakaan. Salah satu titik paling krusial berada di tikungan Penyeladi yang mengalami longsor sepanjang sekitar 100 meter.
“Tikungan ini sudah beberapa kali memakan korban kecelakaan, termasuk bus Damri yang sempat viral, serta truk CPO dan kendaraan lainnya. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena statusnya jalan nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sanggau akan terus mendorong percepatan penanganan ke pemerintah pusat melalui dukungan lintas tingkatan, mulai dari DPRD kabupaten hingga provinsi dan pusat.
Saat ini, penanganan darurat telah dilakukan oleh Balai Jalan Nasional melalui penambahan badan jalan. Namun demikian, Pemkab Sanggau menilai pelebaran jalan di lokasi tersebut harus segera direalisasikan sebagai solusi prioritas.
“Untuk jangka pendek kita lakukan pelebaran darurat. Namun ke depan, kita juga akan mengusulkan relokasi jalan sebagai solusi jangka panjang,” jelasnya.
Selain Penyeladi, Susana juga menyoroti sejumlah ruas lain yang bermasalah, seperti kawasan Tanjung Sekayam dan Tanjung Kapuas yang memiliki jalan sempit dan padat permukiman. Ruas Jalan Malindo juga kerap terdampak banjir di wilayah Desa Sosok dan Desa Moling, sementara Tanjakan Semboja dilaporkan mengalami retak dan longsor.
“Ini adalah jalur utama antar kabupaten. Arus kendaraan, terutama truk tronton dan ekspedisi, sangat padat. Turunan yang curam membuat risiko kecelakaan semakin tinggi,” tambahnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab Sanggau berencana mengusulkan relokasi jalan pada titik-titik kritis, yang akan dibahas bersama pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu, alternatif jalur juga tengah disiapkan oleh Dinas PUPR sebagai langkah antisipasi.
Susana juga menekankan pentingnya pengawasan kendaraan, khususnya terkait muatan truk yang melintas. Ia meminta Dinas Perhubungan bersama instansi terkait untuk rutin melakukan razia.
“Pengawasan harus dilakukan secara konsisten melalui razia bersama, agar muatan kendaraan tetap terkendali dan tidak merusak jalan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Mulyadi Tawik, menilai penanganan cepat sangat mendesak mengingat tingginya potensi kecelakaan di lokasi tersebut.
“Beberapa titik harus segera ditangani. Kalau bisa jalan ini segera dilebarkan untuk mengurangi tingkat kecelakaan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kelaikan kendaraan, khususnya angkutan ekspedisi di jalur padat seperti Sanggau–Pontianak.
“Perusahaan harus memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Ini perjalanan jauh, faktor keselamatan harus menjadi prioritas,” katanya.
Selain itu, Mulyadi menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap tonase kendaraan. Ia meminta batas maksimal muatan 8 ton dipatuhi guna mencegah kerusakan jalan yang lebih parah.
“Perlu razia berkala untuk memastikan tonase truk tidak melebihi batas,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kalbar, lanjutnya, akan segera memanggil pihak PUPR Provinsi Kalimantan Barat untuk mengawal penanganan ruas jalan tersebut, sekaligus berkoordinasi dengan anggota DPRD dari daerah pemilihan Sanggau.
“Insya Allah kami akan komunikasi dan memanggil PUPR Provinsi untuk mengawal penanganan ini,” pungkasnya.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
(1).jpeg)
.jpg)
