PKBI Kalbar Perkuat Kapasitas Petugas LPAS dan LPKA Lewat Pelatihan Pengasuhan Berbasis Hak Anak

Penandatanganan MoU antara PKBI dengan sejumlah Instansi terkait.SUARAPONTIANAK/SK

Pontianak (Suara Pontianak) – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kalimantan Barat menggelar pelatihan modul pengasuhan bagi petugas Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas petugas dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak yang inklusif serta responsif gender.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tersebut dibuka di Pontianak, Selasa (14/4/2026). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama sejumlah mitra dan pemangku kepentingan.

Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalbar, Sudiharisman, menjelaskan bahwa pelatihan ini menggunakan modul yang telah disusun bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga diharapkan dapat diterapkan secara luas oleh para petugas.

“Kita akan melakukan pelatihan kepada petugas LPAS atau LPKA berbasis modul yang sudah kita desain bersama Dirjen Imipas. Harapannya modul ini bisa diterapkan oleh peserta dan ditularkan kepada petugas lainnya secara luas,” ujarnya.

Selain pelatihan, PKBI Kalbar juga menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, guna mendukung implementasi program pembinaan yang lebih komprehensif.

“Ada beberapa MoU yang kita tandatangani bersama mitra dan stakeholder. Dengan perguruan tinggi, kita akan mendorong implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kami juga menyediakan ruang seperti Puring Cafe untuk pelatihan barista bagi anak-anak di LPKA sebagai bekal kemandirian,” jelasnya.

Sudiharisman menambahkan, kegiatan ini juga menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas serta citra petugas di mata masyarakat. Ia menilai masih terdapat stigma negatif terhadap petugas lembaga pemasyarakatan, sehingga peningkatan kapasitas dan profesionalisme menjadi hal penting.

“Melalui pelatihan ini, kita ingin menunjukkan bahwa petugas sudah terlatih dan terverifikasi. Dengan begitu, dalam menjalankan tugas pembinaan, pengawasan, maupun pelatihan, mereka sudah memenuhi standar yang diharapkan,” pungkasnya.[SK]