Ketapang (Suara Pontianak) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya dalam mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui program terpadu yang menyasar sektor pendidikan dan kesehatan.
Gubernur Kalbar Ria Norsan saat kunjungi SMKN 1 Ketapang.SUARAPONTIANAK/SK
Salah satu langkah strategis yang didorong adalah penyelenggaraan program Paket C bagi masyarakat usia produktif yang belum menamatkan pendidikan jenjang SMA. Program ini akan melibatkan dunia pendidikan, termasuk sekolah kejuruan, serta sektor swasta yang memiliki banyak tenaga kerja di Kabupaten Ketapang.
“Kita didik kembali masyarakat yang bekerja agar minimal bisa menamatkan jenjang SMA. Ini penting karena IPM kita saat ini masih berada di peringkat kelima,” ujar Norsan saat menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2027.
Menurutnya, program ini menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi kalangan pekerja yang selama ini belum tersentuh pendidikan lanjutan. Kolaborasi antara sekolah dan perusahaan diharapkan mampu mempercepat peningkatan rata-rata lama sekolah secara signifikan.
Saat ini, IPM Kalimantan Barat tercatat mencapai 72,09 persen, sementara Kabupaten Ketapang berada di angka 71 persen. Meski menunjukkan tren positif, Norsan menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan daerah lain, seperti Kalimantan Utara yang menargetkan IPM sebesar 74,5.
“Saya minta Kepala Bappeda targetkan 75. Masalah tercapai atau tidak, kita berupaya semaksimal mungkin. Jika mencapai 75, artinya kita sudah di atas Kalimantan Utara,” tegasnya.
Selain fokus pada pendidikan nonformal, Norsan juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan. Ia menilai sejumlah bangunan sekolah, termasuk SMAN 1 Ketapang, sudah membutuhkan renovasi segera.
“Kondisi fisik sekolah ini sudah memprihatinkan dan perlu segera direnovasi. Ada bangunan lama yang menyempal di tengah, nanti akan kita rapikan menjadi bentuk letter O. Bangunan tengah tersebut akan dirobohkan untuk dijadikan halaman,” jelasnya.
Di sisi lain, ia memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tersebut berjalan dengan baik dan memenuhi standar gizi bagi siswa. Ia juga mengapresiasi kualitas menu yang dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan gizi peserta didik.
Namun, Norsan menegaskan pentingnya standarisasi dapur dalam program tersebut, termasuk ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan akses air bersih.
“Apabila dapur tidak memenuhi standar, misalnya tidak memiliki IPAL dan akses air bersih, maka boleh kita tutup. Kami tidak ingin ada lagi kasus anak-anak sekolah yang keracunan makanan,” tegasnya.
Berbagai program ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia, sekaligus mendorong tercapainya pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
(1).jpeg)
.jpg)
