Ketapang (Suara Pontianak) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terus mendorong percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui berbagai program strategis yang menyasar sektor pendidikan dan kesehatan secara simultan..jpeg)
Gubernur Kalbar Ria Norsan saat kunjungi SMKN 1 Ketapang
Salah satu langkah konkret yang diinisiasi adalah penyelenggaraan program Paket C bagi masyarakat usia produktif yang belum menamatkan pendidikan jenjang SMA. Program ini dirancang melalui kolaborasi dengan SMKN 1 Ketapang serta sektor swasta, khususnya perusahaan-perusahaan dengan jumlah tenaga kerja besar di wilayah Ketapang.
“Kita didik kembali masyarakat yang bekerja agar minimal bisa menamatkan jenjang SMA. Ini penting karena IPM kita saat ini masih berada di peringkat kelima,” ujar Norsan saat menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2027.
Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Barat. Tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, kebijakan ini juga menyasar kelompok pekerja yang selama ini belum tersentuh program pendidikan lanjutan.
Melalui sinergi antara sekolah dan dunia usaha, pemerintah daerah optimistis dapat mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah secara lebih cepat dan terukur.
Berdasarkan data terbaru, IPM Kalimantan Barat telah mencapai angka 72,09 persen, sementara Kabupaten Ketapang berada di angka 71 persen. Meski menunjukkan tren peningkatan, Norsan menilai capaian tersebut masih berada di bawah daerah tetangga, yakni Kalimantan Utara yang menargetkan IPM sebesar 74,5.
“Saya minta Kepala Bappeda targetkan 75. Masalah tercapai atau tidak, kita berupaya semaksimal mungkin. Jika mencapai 75, artinya kita sudah di atas Kalimantan Utara,” tegasnya.
Selain program pendidikan nonformal, Gubernur Kalbar juga menaruh perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur pendidikan. Ia menyoroti perlunya renovasi bangunan sekolah, salah satunya di SMAN 1 Ketapang yang dinilai sudah tidak layak.
“Kondisi fisik sekolah ini sudah memprihatinkan dan perlu segera direnovasi. Ada bangunan lama yang menyempal di tengah, nanti akan kita rapikan menjadi bentuk letter O. Bangunan tengah tersebut akan dirobohkan untuk dijadikan halaman,” jelasnya.
Di sisi lain, Norsan juga memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah berjalan optimal. Ia mengapresiasi kualitas menu yang disajikan karena dinilai telah memenuhi standar gizi bagi para siswa.
Namun demikian, ia menegaskan pentingnya standarisasi fasilitas dapur untuk menjamin keamanan pangan. Pemerintah, kata dia, tidak akan ragu menutup dapur yang tidak memenuhi syarat, seperti ketiadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan akses air bersih.
“Apabila dapur tidak memenuhi standar, misalnya tidak memiliki IPAL dan akses air bersih, maka boleh kita tutup. Kami tidak ingin ada lagi kasus anak-anak sekolah yang keracunan makanan,” pungkasnya.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjawab isu strategis pembangunan, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM dan penguatan infrastruktur pendidikan. [tim]
.jpeg)
.jpeg)
(1).jpeg)
.jpg)
