Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp15 Miliar Terkuak, Kejari Singkawang Periksa Eks Direktur Polnep

  

Ilustrasi gedung Polnep.SUARAPONTIANAK/SK

Pontianak (Suara Pontianak) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang resmi mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana hibah Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) di Kota Singkawang.

Penyelidikan ini berawal dari penyaluran anggaran hibah yang dilakukan Pemerintah Kota Singkawang secara bertahap guna mendukung operasional dan pengembangan PSDKU. Program tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2021 dengan total alokasi anggaran mencapai Rp15 miliar dalam kurun waktu lima tahun, di luar hibah aset berupa lahan.

Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi anggaran dimulai sejak 2022 sebesar Rp400 juta melalui APBD. Pada 2023, nilai hibah meningkat signifikan menjadi Rp1,3 miliar. Namun pada 2024, alokasi sebesar Rp500 juta disebut tidak diterima oleh pihak Polnep.

Meski dana telah dikucurkan, perkembangan PSDKU Polnep di Singkawang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan sesuai target yang direncanakan. Dalam program ini, Polnep berperan sebagai institusi pembina.

Kejari Singkawang kini menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam mekanisme penyaluran dana hibah, khususnya pada aspek administrasi. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk mendalami perkara tersebut, termasuk pejabat yang menjabat saat proses pencairan dana berlangsung.

Pada Kamis (9/4/2026), Kejari Singkawang menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Polnep berinisial MTA. Pemanggilan itu tertuang dalam surat resmi Nomor: B-34/O.1.11/Fd.1/04/2026 tertanggal 7 April 2026 yang ditandatangani Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.

MTA diketahui menjabat sebagai Direktur Polnep selama dua periode, yakni 2015–2019 dan 2019–2023. Saat ini, ia masih tercatat sebagai pengelola hibah di lingkungan Polnep.

Informasi yang berkembang mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan dalam alur penyaluran dana. Dana hibah yang semestinya masuk ke rekening lembaga diduga sempat dialirkan ke rekening pribadi sebelum digunakan untuk kepentingan pengurusan perizinan ke kementerian terkait.

Jaksa penyidik Kejari Singkawang, Coky Soulus, menegaskan bahwa pihaknya masih dalam tahap penyelidikan awal dan belum dapat membeberkan detail perkara secara menyeluruh.

“Kami masih mengumpulkan bukti-bukti dan mendalami kemungkinan adanya kerugian negara,” ujarnya.

Kejari Singkawang memastikan proses penanganan perkara ini akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara.[SK]