Sambas (Suara Pontianak) – Sebuah video yang memperlihatkan kondisi jembatan jebol di Kecamatan Jawai Selatan sempat viral di media sosial dan memicu kekhawatiran masyarakat. Banyak warganet menduga jembatan tersebut merupakan jembatan berkemajuan yang baru dibangun. Namun, Kepala Desa Jawai Laut, Sudarni, meluruskan informasi tersebut dalam keterangannya pada Senin (17/11/2025).
Kades Jawai Laut Klasifikasi jembatan jebol bukan jembatan berkemajuan.SUARAPONTIANAK/SK
Ia menegaskan bahwa jembatan yang viral itu bukanlah jembatan berkemajuan, melainkan jembatan lama yang sudah tidak layak dan seharusnya tidak digunakan lagi.
“Jembatan ini adalah jembatan lama yang pecah, bukan jembatan berkemajuan. Jangan sampai ada salah persepsi dan saling menyalahkan, karena ini menyangkut kepentingan umum,” jelas Sudarni.
Menurut Sudarni, pihak desa sebenarnya sudah berupaya merobohkan jembatan tersebut sejak lama, bahkan menggunakan alat berat. Namun konstruksi jembatan era sebelumnya ternyata sangat kokoh sehingga proses perobohan tidak semudah yang dibayangkan.
“Sudah diupayakan memakai ekskavator, tapi tidak mau roboh. Karena bangunan zaman dulu memang kuat-kuat, tapi akhirnya jebol juga karena terlalu lama,” paparnya.
Kerusakan jembatan lama itu kini menghambat akses transportasi, khususnya bagi kendaraan kecil dan kendaraan proyek yang melintasi wilayah Dusun Kuang Bahu, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan.
Sudarni mengatakan pihaknya terus berupaya mencari solusi cepat agar mobilitas warga kembali normal. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum bidang jembatan juga telah dilakukan untuk meminta dukungan pembangunan jembatan baru.
“Mudah-mudahan ada solusi. Saya sudah menyampaikan ke PU agar bisa membantu semampunya. Karena ini akhir tahun, kita harap maklum,” ujarnya.
Ia juga berharap kerja sama dari para pengusaha maupun pihak lain yang beraktivitas di jalur tersebut agar proses perbaikan bisa berjalan lebih cepat.
“Saya berharap dukungan semua pihak agar proses perbaikan jembatan dapat segera dilakukan dan akses jalan bisa normal kembali,” tutupnya.
Dengan klarifikasi ini, pemerintah desa berharap informasi yang beredar di masyarakat dapat diluruskan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang bisa memicu polemik.[SK]
