Pontianak (Suara Pontianak) – Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya sejak kegiatan tersebut digelar, jumlah kehadiran tamu undangan mencapai angka tertinggi, menandakan semakin kuatnya komitmen badan publik terhadap transparansi informasi di Kalbar.
Momen Komisi Informasi Kalbar memberikan penghargaan khusus ke Gubernur Kalbar, Ria Norsan pada Jumat (14/11/2025) malam..SUARAPONTIANAK/SK
Acara yang berlangsung di Pendopo Gubernur Kalbar pada Jumat (14/11/2025) tersebut dihadiri Gubernur Kalbar Ria Norsan, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Donny Yoesgiantoro, para kepala daerah, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, BUMD, PPID kabupaten/kota, hingga lembaga vertikal.
Kegiatan dibuka dengan Tarian Tidayu oleh siswi SMKN 5 Pontianak, disusul pemutaran video capaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2025 serta penyampaian laporan resmi. Suasana khidmat dan antusiasme tinggi dari para peserta menggambarkan keseriusan Kalbar dalam memperkuat budaya keterbukaan informasi.
Dalam Monev 2025, KI Kalbar menilai 168 badan publik yang terbagi dalam enam kategori:, OPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD Kabupaten/Kota, BUMD, Lembaga Legislatif, Pemerintah Desa
Hasilnya, sejumlah badan publik meraih posisi terbaik:
Kategori OPD Provinsi: Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota: Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Kategori BUMD: PERUMDA Air Minum Tirta Melawi, PERUMDA Tirta Khatulistiwa, PERUMDA Tirta Raya
DPRD Kota Pontianak memimpin kategori lembaga legislatif, sedangkan Desa Gapura di Kabupaten Sambas terpilih sebagai yang terbaik pada kategori pemerintah desa.
Predikat tertinggi “The Best Informative” diberikan kepada tiga peringkat pertama: Pemerintah Kota Singkawang, PERUMDA Air Minum Tirta Melawi, Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar
Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, melaporkan bahwa 147 dari 168 badan publik atau 87,5 persen berpartisipasi melalui aplikasi e-MONEV.
Sebanyak 77 badan publik (52,38 persen) berhasil meraih predikat Informatif.
“Ini menunjukkan bahwa komitmen badan publik terhadap transparansi semakin kuat,” ujarnya.
Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, mengapresiasi capaian tersebut. Ia menilai kehadiran banyak kepala daerah merupakan sinyal kuat komitmen Kalimantan Barat dalam menjamin hak publik atas informasi.
“Informasi adalah hak publik. Kita sebagai penyelenggara negara wajib memastikan hak itu terpenuhi,” tegas Donny.
Koordinator Monev 2025, Marhasak Reinardo Sinaga, menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, seperti: Peningkatan kualitas layanan informasi publik, Penguatan kapasitas SDM PPID, Optimalisasi dukungan anggaran kabupaten/kota, Percepatan pembentukan PPID Desa dan Kelurahan, Pembentukan Perda Keterbukaan Informasi Publik untuk memperkuat payung hukum
Selain badan publik, KI Kalbar juga memberikan penghargaan khusus kepada: Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, 14 kepala daerah, PPID Utama Pemprov Kalbar, PPID Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Kapuas Hulu, Bawaslu Kalbar, Bank Kalbar, LPP RRI Pontianak, Organisasi masyarakat sipil: Jari Indonesia Borneo Barat, Lembaga Gemawan, dan Lembaga Bela Banua Talino'
Penyelenggaraan kegiatan ini turut mendapat dukungan dari Dinas Kominfo Provinsi Kalbar, PT Bank Kalbar, PT Dharma Inti Bersama, Aming Coffee, serta berbagai organisasi media seperti PWI Kalbar, AJI Pontianak, AMSI Kalbar, JMSI Kalbar, dan IJTI Kalbar.
RRI Pontianak menjadi media partner utama, menyiarkan acara secara langsung melalui YouTube dan siaran terestrial.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah pilar penting demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Semakin banyak badan publik yang meraih predikat Informatif, semakin kuat budaya transparansi di Kalimantan Barat,” tutupnya.[SK]
