 |
| Potret Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam kegiatan Launching dan Sosialisasi Monev 2025 Keterbukaan Informasi Badan Publik di Kalbar.SUARAPONTIANAK/SK |
Tahun ini, sebanyak 168 badan publik berpartisipasi, terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi, pemerintah kabupaten/kota, desa, BUMD, hingga lembaga legislatif.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam sambutannya pada kegiatan Launching dan Sosialisasi Monev di Pontianak, Rabu (2/7/2025), menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai fondasi pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel.
“Transparansi adalah bentuk nyata dari akuntabilitas. Pemerintahan yang baik hanya bisa berjalan jika rakyat tahu, jika informasi mudah diakses, dan jika birokrasi membuka pintunya untuk diawasi,” tegas Norsan.
Ia juga menekankan bahwa capaian positif Kalbar dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) nasional harus terus dijaga dan ditingkatkan, termasuk hingga ke level terbawah seperti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di desa.
Pelaksanaan Monev tahun ini mengacu pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2022, dan penilaiannya dilakukan secara digital melalui platform E-Monev. Lima indikator utama yang digunakan meliputi:N NSarana dan prasarana keterbukaan informasi, Digitalisasi layanan informasi, Kualitas dan jenis informasi yang disediakan, Komitmen organisasi dan pimpinan, Inovasi dan strategi pelayanan informasi
Ketua Komisi Informasi Kalbar, M. Darusalam, menyatakan bahwa penilaian tahun ini memberi bobot besar terhadap sejauh mana pimpinan badan publik terlibat langsung dalam proses keterbukaan informasi.
“Nilai tinggi tidak cukup jika tidak ada keberpihakan nyata. Kita ingin melihat apakah pimpinan hadir, punya strategi konkret, dan menjadikan keterbukaan sebagai bagian dari budaya organisasi,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, meskipun Kalbar berhasil mencetak skor IKIP 81,97 poin dan berada di peringkat ke-6 nasional pada 2024 (naik dari peringkat ke-16 di 2023), sebanyak 57 dari 193 badan publik tahun lalu masih berstatus tidak informatif.
“Ini catatan penting. Tahun ini kita targetkan distribusi kepatuhan lebih merata. Kita harus perbaiki agar prestasi tak hanya di level provinsi, tapi juga hingga ke OPD, BUMD, bahkan desa,” tambah Darusalam.
Pelaksanaan Monev 2025 akan berlangsung dalam tujuh tahap, mulai dari persiapan administratif, sosialisasi, pengisian kuesioner Self Assessment Questionnaire (SAQ), verifikasi data, presentasi langsung atau melalui video, hingga penganugerahan yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2025.
Kepala OPD atau pimpinan badan publik yang hadir langsung dalam presentasi akan mendapatkan nilai tambahan signifikan, bahkan bisa mencapai 50% lebih tinggi dibanding yang diwakili oleh staf.
“Ini soal leadership. Ketika kepala dinas turun langsung, itu menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap keterbukaan,” tegas Darusalam.
Untuk menjaga objektivitas, Diskominfo provinsi dan kabupaten/kota tidak menjadi peserta Monev, melainkan bertindak sebagai pendamping teknis bagi badan publik yang membutuhkan bimbingan.
“Diskominfo berperan sebagai PPID utama, mendampingi OPD lain agar tidak ada konflik kepentingan. Mereka juga ditugaskan menunjuk tiga desa sebagai peserta Monev dari wilayahnya masing-masing,” jelas Darusalam.
Wakil Ketua Komisi Informasi sekaligus Koordinator Monev 2025, M. Reinardo Sinaga atau akrab disapa Edho Sinaga, menambahkan bahwa tahun ini terdapat beberapa pembaruan teknis dalam pelaksanaan.
“Pertanyaan SAQ kita sederhanakan agar lebih fokus. Dan penghargaan akan diberikan hanya kepada 10 besar badan publik dari enam kategori utama, yang meraih nilai tertinggi,” ujarnya.
Seluruh peserta dapat mengunduh SAQ melalui situs resmi komisiinformasikalbar.or.id, sebelum mengikuti bimbingan teknis pada 9–10 Juli 2025.
Untuk kategori OPD Kabupaten/Kota, seluruh PPID utama wajib mengikutsertakan tiga instansi utama, yakni Dinas Pendidikan, Bappeda, dan RSUD, sebagai tolok ukur kualitas keterbukaan informasi.
“Ini sejalan dengan tema Monev tahun ini, ‘Keterbukaan Informasi Publik, Menuju Kalbar Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan’. Maka potret layanan informasi harus dimulai dari lembaga-lembaga strategis,” tandas Edho.[SK]
