Pontianak (Suara Pontianak) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam arah kebijakan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027..jpeg)
Foto bersama Gubernur Kalbar Ria Norsan dan jajaran Pimpinan DPRD Kalbar usai Rapat Paripurna penyampaian nota penjelasan KUA PPAS 2026. SUARAPONTIANAK/SK
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, kedua sektor tersebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menekan angka stunting di Kalimantan Barat.
Hal tersebut disampaikan Norsan saat memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan anggaran pemerintah daerah usai mengikuti Rapat Paripurna, Senin (10/8/2026).
“Tetap kita prioritaskan masalah infrastruktur. Kemudian juga dalam KUA-PPAS 2027 nanti, pendidikan dan kesehatan tetap jadi prioritas utama. Kedua ini yang perlu kita seriuskan karena dari pendidikan dan kesehatan ini salah satu juga menekan angka stunting,” ujar Norsan.
Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan dasar, tetapi juga menjadi fondasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat.
Karena itu, Pemprov Kalbar akan memberikan perhatian terhadap program-program yang dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah. Infrastruktur dinilai tetap dibutuhkan untuk mendukung konektivitas, aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Namun, Norsan menegaskan bahwa dalam menentukan prioritas anggaran, sektor pendidikan dan kesehatan memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi dibandingkan sejumlah sektor lainnya.
“Kedua-duanya itu, kesehatan dan pendidikan, di samping infrastruktur juga. Artinya yang paling urgent pendidikan dan kesehatan, kemudian infrastruktur. Itu yang kita utamakan, kalau yang lain masih bisa kita pertimbangkan,” katanya.
Penetapan prioritas tersebut diharapkan mampu memperkuat program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kalimantan Barat.
Sementara pembangunan infrastruktur tetap diarahkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi daerah.
Dengan fokus anggaran yang lebih terarah, Pemprov Kalbar berharap kebijakan KUA-PPAS 2027 dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta menjawab kebutuhan pembangunan yang dinilai paling mendesak. [SK]
