Pontianak (Suara Pontianak) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, didampingi Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menemui langsung massa demonstran di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/4/2026), guna memberikan klarifikasi atas sejumlah isu krusial, mulai dari konflik sosial di Air Upas hingga capaian pembangunan daerah.
Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menerima aksi mahasiswa dalam penyampaian aspirasi, Senin (27/4/2026).SUARAPONTIANAK/SK
Dalam dialog terbuka tersebut, Norsan menegaskan bahwa peristiwa konflik yang terjadi di Air Upas tidak berdiri sendiri, melainkan dipicu oleh berbagai faktor seperti persaingan usaha, kecemburuan sosial, hingga adanya upaya adu domba di tengah masyarakat.
“Ini adalah masalah ketertiban di masyarakat yang berkaitan dengan dunia usaha. Kita harus hati-hati menanganinya karena melibatkan masyarakat kita sendiri. Jangan sampai mudah diadu domba,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa insiden pembakaran gudang di wilayah tersebut justru berdampak pada menurunnya angka pencurian kelapa sawit. Saat ini, kasus tersebut telah ditangani oleh Polda Kalimantan Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu lainnya berinisial J masih dalam pengejaran.
Menanggapi tuntutan terkait infrastruktur, Gubernur memaparkan progres peningkatan kualitas jalan selama masa kepemimpinannya sejak Februari 2024. Ia menyebut, persentase jalan mantap di Kalbar mengalami peningkatan dari 61 persen pada 2024 menjadi 65 persen per April 2026.
“Target kita pada 2029 adalah mencapai 80 persen jalan mantap. Memang ada keterbatasan dana dari pusat, namun kita terus berupaya melakukan perbaikan melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Norsan juga menyoroti capaian pembangunan manusia. Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar mengalami peningkatan dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.
Untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah yang mencapai 25 persen, Pemerintah Provinsi Kalbar berencana melibatkan sektor swasta melalui penguatan pendidikan vokasi. Selain itu, program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C juga akan diperluas bagi para pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
Di hadapan para demonstran, Norsan menegaskan pentingnya dialog sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Ia juga meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan secara tertulis agar dapat dipelajari dan ditindaklanjuti secara komprehensif oleh instansi terkait.
“Kita cari jalan keluar bersama. Terima kasih atas masukan yang diberikan. Mari kita kawal bersama pembangunan di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dan menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyikapi berbagai isu strategis di Kalimantan Barat.[SK]
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
