Pemprov Kalbar Perluas PLK hingga Pelosok, Pastikan Akses Pendidikan Merata

   

Ilustrasi – Gubernur Kalbar Ria Norsan saat meninjau SMKN 1 Ketapang pada April 2026 lalu. Pemrov Kalbar di bawah kepemimpinan Ria Norsan memperkuas pendidikan layanan khusus untuk menjangkau anak-anak di wilayah terpencil.SUARAPONTIANAK/SK

Pontianak (Suara Pontianak) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan terus memperkuat komitmen pemerataan pendidikan dengan memperluas jangkauan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) hingga ke wilayah terpencil dan kepulauan.

Program ini menjadi solusi atas berbagai tantangan akses pendidikan yang selama ini dihadapi masyarakat di daerah dengan keterbatasan geografis, sosial, dan ekonomi, khususnya di kawasan yang sulit dijangkau oleh layanan pendidikan formal.

Sejak 2025, penguatan PLK mulai dimaksimalkan sebagai bagian dari strategi pemerataan pendidikan di Kalbar. Salah satu implementasi nyata dilakukan oleh SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan yang menghadirkan layanan pembelajaran bagi anak-anak di Pulau Lemukutan dan pulau-pulau sekitarnya.

Langkah ini bertujuan memastikan anak-anak tetap memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas meskipun terkendala jarak dan akses transportasi. Program tersebut juga sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan literasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, menyebut kondisi geografis menjadi tantangan utama bagi anak-anak di wilayah kepulauan untuk mengenyam pendidikan.

“Di wilayah seperti Pulau Lemukutan dan sekitarnya tidak tersedia sekolah. Untuk bersekolah, anak-anak harus menyeberang laut dengan waktu tempuh lama dan biaya yang besar, sehingga banyak yang akhirnya tidak melanjutkan pendidikan,” ujarnya.

Sebagai solusi konkret, Pemprov Kalbar membuka kelas cabang melalui skema PLK di kantor desa Pulau Lemukutan. Para guru dari SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan secara bergiliran datang setiap minggu untuk memberikan pembelajaran.

“Dengan adanya kelas cabang ini, anak-anak tetap bisa bersekolah meskipun belum sepenuhnya optimal. Untuk ujian, mereka akan datang ke sekolah induk agar tetap mengikuti seluruh tahapan pendidikan,” jelasnya.

Ke depan, pada 2026, Pemprov Kalbar berencana memperluas jangkauan PLK ke lebih banyak wilayah terpencil yang membutuhkan intervensi serupa.

“PLK hadir sebagai solusi atas berbagai keterbatasan, baik jarak, kondisi sosial ekonomi, maupun akses. Kami akan terus mengidentifikasi wilayah lain agar akses pendidikan semakin merata,” tambahnya.

Sebelumnya, pada 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar telah mengoperasikan dua unit PLK, masing-masing di Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang, serta di Desa Pelita Jaya yang menginduk ke SMA Negeri 1 Kubu.

Kebijakan ini menegaskan keseriusan Pemprov Kalbar dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sehingga tidak ada lagi anak-anak di wilayah terpencil yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.[SK]