Pontianak (Suara Pontianak) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menghadiri konsultasi publik rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Barat, yang digelar di sebuah hotel di Pontianak, Rabu (18/2/2026).
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menghadiri kegiatan konsultasi publik rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Kalimantan Barat.SUARAPONTIANAK/SK
Kegiatan tersebut diikuti Bupati Mempawah, Bupati Landak, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten, pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta akademisi. Sementara perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan pimpinan perusahaan di Jakarta mengikuti secara virtual.
Forum ini dinilai penting guna memastikan proyek strategis nasional selaras dengan pembangunan daerah, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
Gubernur Ria Norsan optimistis PSN di Kalbar, khususnya di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak, akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Proyek ini akan membantu meningkatkan perekonomian Kalimantan Barat, terutama di Mempawah dan Landak,” ujarnya.
Ia menjelaskan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alumina–aluminium terpadu menjadi momentum penting dalam mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Kalbar.
Proyek tersebut melibatkan sejumlah perusahaan strategis, yakni PT Borneo Alumina Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Bukit Asam Tbk, PT PLN (Persero), serta PT Aneka Tambang Tbk.
Menurutnya, PSN bukan sekadar investasi, melainkan instrumen memperkuat struktur industri pengolahan, meningkatkan kontribusi manufaktur terhadap PDRB, serta menjadi pengungkit target pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 5,19 hingga 6,17 persen hingga target pembangunan 2030.
Namun demikian, Gubernur menekankan perhatian serius terhadap dampak lingkungan.
“Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti tata ruang, dampak kawasan hutan, pengelolaan limbah, serta reklamasi dan reboisasi pascatambang. Kami mohon perusahaan benar-benar memperhatikan hal ini,” tegasnya.
Selain lingkungan, ia juga menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal. Data ketenagakerjaan menunjukkan dari sekitar 2,97 juta penduduk bekerja di Kalbar, sektor pertanian masih mendominasi 41,44 persen, pekerja paruh waktu 27,67 persen, dan setengah pengangguran 10,43 persen.
“Kami minta masyarakat setempat diutamakan. Penduduk kita jangan hanya menjadi penonton, tetapi bisa menjadi pekerja terampil bahkan manajer di perusahaan tersebut,” harapnya.
Norsan menambahkan proyek smelter aluminium juga telah berjalan di Pulau Penebah, Kabupaten Kayong Utara, dengan pasokan bauksit dari Kabupaten Ketapang dan Kayong sekitarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah agar proyek berjalan lancar dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Perubahan Permenko PSN mengusulkan peningkatan proyek pengolahan bauksit menjadi fasilitas pemurnian alumina–aluminium terpadu, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan sisa hasil pemurnian (SGAR 1 dan SGAR 2) oleh PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah.
Selain itu, pembangunan smelter aluminium oleh PT Indonesia Asahan Aluminium bersama mitra di Kabupaten Mempawah juga diusulkan menjadi prioritas, termasuk pembangunan pembangkit listrik pendukung operasional smelter oleh PT Bukit Asam Tbk, PT PLN (Persero), maupun badan usaha lainnya.
Rantai pasok bauksit juga mencakup kegiatan penambangan, jalur pengangkutan, serta sarana pendukung lain oleh PT ANTAM Tbk dan mitra usaha di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.[SK]
