Pontianak (Suara Pontianak) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, secara terbuka mengakui bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar saat ini belum mencukupi untuk membiayai program pendidikan gratis secara menyeluruh, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan.SUARAPONTIANAK/SK
Pernyataan ini disampaikan Krisantus saat menanggapi pertanyaan seputar kemungkinan Kalbar meniru kebijakan ambisius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang meluncurkan program pendidikan gratis dari jenjang SD hingga S3.
“Kalau semua untuk saat ini belum mampu. Dengan kemampuan keuangan daerah kita, kalau semua untuk saat ini belum mampu,” tegas Krisantus dalam keterangannya, Senin (20/5/2025).
Meski begitu, Krisantus menekankan bahwa Kalbar telah mulai mengambil langkah awal, khususnya dalam mendukung sekolah-sekolah swasta yang selama ini hidup dalam keterbatasan operasional.
“Kita sudah mulai dengan swasta. Banyak sekolah swasta yang hidup segan mati tak mau karena sangat bergantung pada SPP murid. Sekarang kita akan berlakukan seperti sekolah negeri, dengan memberikan dana BOS untuk tingkat SMA, karena SMA, SMK, dan SLB berada di bawah kewenangan provinsi,” jelasnya.
Ia menambahkan, sementara jenjang SD dan SMP tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, pihaknya berharap kolaborasi lintas sektor mampu mendorong peningkatan mutu dan akses pendidikan di Kalbar.
Dalam kesempatan tersebut, Krisantus juga menyerukan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menurutnya merupakan kunci utama agar Kalbar bisa menyediakan pendidikan gratis secara merata di masa depan.
“Saya minta dukungan seluruh komponen masyarakat, stakeholder, dan pelaku usaha. Bantu Kalbar untuk mengoptimalkan PAD. Kalau sektor pertambangan sudah tertata, kapal keruk kita berfungsi, dan peraturan gubernur sudah diterapkan, saya yakin Kalbar akan lebih maju,” pungkasnya.[SK]
